Tekno dan Fotografi

Post Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 21, 2017

Tangani Berita Hoax, Menkominfo Temui Facebook dan Twitter

Bahas berita hoax menkominfo menemui perwakilan facebook dan twitter

Sejak bergulirnya masa kampanye pilkada serentak, berita hoax dengan cepat menyebar melalui media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu guna mengurangi penyebarannya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah menemui perwakilan masing-masing pemilik media sosial.

Hari ini, Senin (20/2/2017), sebagaimana diwartakan Okezone, Menkominfo telah menemui pihak Twitter Asia Pacific yang diwakilkan oleh Kathleen Reen dan Agung Wicaksono dari perwakilan Twitter Indonesia untuk membahas seputar berita hoax di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu memiliki beberapa pokok pembahasan seperti fake news, konten sara, kekerasan dan perilaku kasar. Adapun tiga komitmen yang ditempuh Twitter untuk mengurangi dampak penyebaran berita hoax di linimasanya ialah dengan membagikan verifikasi akun, memberikan literasi, dan meningkatkan mutu pelayanan (service level agreement).

Sebagaimana diketahui, verifikasi akun melalui logo centang biru biasanya diberikan kepada tokoh tertentu seperti selebriti, pemimpin negara, pejabat pemerintahan, musisi terkenal, serta pesohor di bidang lainnya. Namun sejak adanya permintaan untuk membereskan akun-akun palsu, Twitter akan membagikan centang biru tersebut kepada masyarakat biasa.

"Masyarakat yang ingin akunnya tidak diduplikat atau statusnya disalin oleh orang lain bisa mengajukan verified account (centang biru). Twitter punya prosedur untuk itu," ungkap Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo saat jumpa pers usai pertemuan dengan pihak Twitter.

Sama seperti yang dijanjikan oleh Facebook pekan lalu, Twitter pun akan membuat program literasi yang akan diselenggarakan di perguruan tinggi dan komunitas di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak langsung menelan secara mentah informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Selain itu media sosial berlogo burung biru itu juga berjanji akan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan pemerintah soal proses aduan konten negatif. Pihaknya berjanji bakal mempercepat proses take down (penarikan) tweet yang melanggar peraturan dalam durasi kurang dari 1x24 jam.

Jadi Sarang Konten Pornografi


Sepanjang tahun 2016 hingga 2017 ini, Twitter diketahui menjadi salah satu media sosial yang rajin mendapatkan laporan konten negatif. Tercatat hingga 13 Februari 2017 kemarin, Twitter menerima laporan sebanyak 3.252 konten.

"Twitter menerima aduan konten negatif sepanjang 2016 sampai dengan saat ini yakni sebanyak 3.252 laporan," papar Semuel. Menurutnya, sebagian besar aduan konten yang berasal dari Twitter berisi konten bermuatan pornografi.

Berdasarkan data yang dirilis Kominfo, dalam periode Januari hingga 13 Februari 2017, Twitter telah menerima 41 laporan. Sementara selama 2016 kemarin, total laporan yang diterimanya mencapai 3.211. Sedangkan media sosial lain seperti Facebook dan Instagram menempati posisi kedua dengan total laporan sebanyak 1.572 konten dengan rincian 197 konten selama 2017, dan 1.375 di periode 2016.

Google dan Youtube juga turut mendapatkan laporan sebanyak 1.204 sepanjang 2016 hingga 2017. Sementara Telegram, total laporan terkumpul sebanyak 47 konten. Rata-rata dari semua laporan di masing-masing platform, disebut telah ditangani sebanyak 60%.

Meski menjadi yang terbanyak dalam laporan konten negatif, Twitter diakui menjadi layanan OTT yang paling cepat merespon karena telah memiliki kantor di Indonesia. Berbeda dengan Facebook yang saat ini masih belum memiliki kantor perwakilan.

Pertemuan dengan Facebook


Sebelumnya, pada Selasa 14 Februari 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika juga telah bertemu dengan pihak Facebook yang diwakili oleh Monika Bickert Director Global Content Policy Facebook Asia Pacific untuk membahas soal penyebaran berita hoax.

Pertemuan yang digelar di Gedung Kementerian Kominfo tersebut juga berlangsung secara tertutup. Semuel  mengatakan bahwa Menkominfo dan Facebook memiliki dua kesepakatan untuk mengurangi berita hoax. Pertama ialah dengan meningkatkan service level agreement (peningkatan mutu pelayanan). Kedua, melakukan program edukasi dan literasi.

Dalam hal meningkatkan mutu pelayanan tersebut, Facebook berjanji akan mempercepat proses penarikan konten (take down) yang dilakukan oleh tim review Facebook bekerja sama dengan pihak Kominfo yang lebih paham dan tahu konten apa saja yang boleh dan tidak pantas untuk diunggah, termasuk ujaran kebencian.

Dalam prosesnya nanti, baik Facebook maupun Kominfo akan menindak setiap konten bermuatan negatif baik yang diketahui secara langsung, maupun dilaporkan oleh badan atau lembaga berwenang seperti kepolisian atau badan nasional penanggulangan teroris (BNPT).

Hanya saja untuk tindakan selanjutnya, setelah ditemukan adanya konten negatif, pemilik akun yang diketahui melanggar peraturan akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diberikan sanksi yang pantas dan sesuai dengan perundang-undangan.

Program Facebook Jurnalistik


Selain berjanji dalam meningkatkan pelayanannya di Indonesia, Facebook pun akan menyelenggarakan program literasi dan edukasi yang dinamakan Facebook Jurnalistik. Dibentuknya program ini, bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda tentang bagaimana menulis yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Program citizen journalism ini akan diselenggarakan di perguruan-perguruan tinggi dan komunitas di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program ini generasi mudah akan lebih paham mengenai cara menulis artikel yang baik di Facebook guna menghindari menyebarkan berita hoax.

Selain itu program yang juga telah dilaksanakan di beberapa negara tersebut juga diharapkan dapat berjakan dengan efisien dan efektif untuk memutus mata rantai penyebaran berita hoax di Indonesia.


Sumber: Okezone, (Foto: Storify)